Lalu, apakah model ini bisa terjadi di daerah, di Blora, misalnya?

Tak mudah untuk mengatakan bisa. Kondisi Jakarta yang warganya melek informasi dan telah memiliki kecukupan informasi, politik uang akan menjadi larangan yang wajib hukumnya. Dengan kondisi warganya yang demikian, tekanan publik kepada pengawas pemilu untuk menjaga proses pemilihan agar berlangsung adil tanpa kecurangan akan menguat. Terbukti ketika Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta bersama aparat kepolisian mampu menghalau pembagian sembako jelang hari-hari pemilihan di 19 April lalu.

Tak sekedar mampu memberikan tekanan yang kuat kepada pengawas, dengan warganya yang telah melek informasi dan sadar akan hak pilihnya, politik uang menjadi hal yang tabu dilakukan. Justru adanya politik uang akan menjadi bahan olok-olok di tengah masyarakat. Terlihat dalam Pilkada Jakarta ketika pembagian sembako yang menjadi viral olok-olok di media-media sosial.

Adanya kecukupan informasi ini dipenuhi warganya dari media-media. Maklum, Jakarta adalah pusat informasi. Media nasional berpusat di sana. Tak hanya menyuguhkan debat dari KPU sebagai penyelenggara, media-media juga menyuguhkan acara debat di luar debat yang diselenggarakan KPU. Dari sinilah warga mendapat kecukupan informasi untuk menentukan pilihannya di bilik-bilik suara, di luar isu sentimen agama yang menjadi penentu pilihan dari pemilik hak suara.

Keadaan berbeda di daerah yang jauh dari pusat perputaran informasi. Di Blora, warga di desa-desa tak punya kecukupan informasi untuk menentukan pilihannya. Acara debat kandidat yang diselenggarakan KPU tak mampu memberikan kecukupan informasi bagi pemegang hak pilih dalam menentukan pilihannya. Sedikit sekali dari pemegang hak pilih untuk dapat mengakses informasi tentang adu program dari masing-masing calon. Lalu yang terjadi kemudian adalah politik uang untuk saling beradu. Mereka yang banyak uang akan banyak terpilihnya.

Sudah tentu pola ini perlu diubah untuk menjadikan demokrasi sebagai alat untuk mencerdaskan warganya. Menjadi tanggung jawab bersama semua elemen di Kabupaten Blora untuk menjadikan demokrasi berlangsung jujur dan adil kelak di saat-saat pemilihan umum berlangsung. (*)