BLORA (wartablora.com)—Moh. Sahari, Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur iming-iming orang tertentu yang menjanjikan bisa menjamin lolos jadi perangkat desa. Ia menandaskan jika lolos tidaknya seseorang untuk mengisi lowongan Perangkat Desa tergantung dari nilai ujian.

"Jadi (lolos tidaknya) berdasarkan hasil tes tertulis dan pembobotan calon perangkat desa yang mendapat peringkat pertama dan kedua. Dua orang yang menduduki peringkat ini nantinya akan diajukan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi," tandasnya dalam rilis yang dikirimkan ke wartawan, Kamis, 9 November 2017.

Menurutnya saat ini di masyarakat dihembuskan isu adanya pengangkatan Perangkat Desa dengan berbayar.

"Ini kan rekrutmen perangkat desa baru akan dilaksanakan sekitar awal tahun depan. Tapi suda ada kabar tak sedap yang berhembus di mana-mana. Rumor yang beredar itu tak lain soal tarif untuk setiap kursi perangkat yang kini banyak beredar di masyarakat," katanya.

Karena itu ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak percaya pada calo atau oknum yang mengatasnamakan pejabat daerah dalam memanfaatkan pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Kabupaten Blora.

"Kami minta masyarakat jangan tertipu dengan iming-iming oknum yang bisa meloloskan seleksi perangkat desa," tandasnya.

Menurut politisi PKS itu, dalam Perda No 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Perbup no 37 tahun 2017 telah tertuang dengan jelas ihwal pengisian perangkat desa.

"Jadi sekali lagi berdasarkan hasil tes tulis dan pembobotan," jelasnya.

Ia menambahkan, dalam hal memberikan rekomendasi, Camat juga mendasarkan pada pertimbangan yang telah ditetapkan dalam Perbup No 37 tahun 2017 pasal 27 ayat 5.

"Pertimbangannya adalah posisi atau jabatan perangkat desa yang diisi telah sesuai dengan ijin tertulis dari Bupati, serta proses pengisian perangkat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga nilai tertinggi akumulasi tes tertulis dan pembobotan jasa pengabdian serta tingkat pendidikan," tambahnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, nilai tertinggilah yang akan lolos sebagai perangkat desa.

"Yang berdasarkan hasil tes tulis, pembobotan masa pengabdian, dan tingkat pendidikan," imbuhnya. (*)