BLORA (wartablora.com)—Nasib pegawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT) sekolah-sekolah setingkat menengah atas masih belum jelas setelah SMK dan SMA dialihkan penanganannya ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hingga pertengahan Januari, PTT dan GTT ini masih belum menerima honor. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Blora, Slamet Joko Waluyo membenarkan jika sejumlah 41 tenaga honorernya belum menerima honor di bulan Januari.

"Benar, teman-teman di honorer belum menerima pembayaran," katanya kepada wartablora.com, Selasa (17/1/2017).

Ada sejumlah 24 guru tidak tetap dan 17 pegawai tidak tetap yang dimiliki SMA Negeri 1 Blora.

"Sebagian besar kita pekerjakan sebelum 1 Januari 2015. Sementara yang sesudah tanggal itu sekitar 10-an orang," katanya.

Sementara itu Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Blora, Sudarmanto belum bisa memberikan kepastian mengenai pembayaran honor untuk pegawai dan guru tidak tetap ini.

"Informasi yang saya terima dari Provinsi akan dibayar di awal bulan depan (Februari)," kata Sudarmanto saat dikonfirmasi wartablora.com via telepon, Selasa (17/1/2017).

Tapi Sudarmanto juga tidak bisa memberikan kepastian akan dibayar di awal bulan depan.

"Saya tidak bisa memastikan. Bisa saja nanti akan berubah," ujarnya.

Sudarmanto bersama Ketua MKKS SMK Kabupaten Blora, Sugiyanto, mendatangi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah pada Selasa minggu lalu (10/1/2017). Sugiyanto mengatakan, dirinya bersama Sudarmanto tidak diundang namun mencari informasi untuk kejelasan nasib honorer di sekolah-sekolah setingkat SMA dan SMK.

"Saya tidak bisa ngomong, karena ini (kejelasan soal nasib honorer) diharapkan sama teman-teman di PTT dan GTT," katanya Sugiyanto usai rapat persiapan ujian nasional berbasis komputer di SMK Negeri 2 Blora.

Sedangkan Sudarmanto menambahkan, dari informasi awal yang ia terima, nasib honorer yang dipekerjakan sebelum 1 Januari 2015 akan ditanggung sama Pemerintah Provinsi dengan diambilkan dari APBD Provinsi. Sementara yang sesudah tanggal itu akan menjadi tanggungan sekolah masing-masing.

"Tapi sekali lagi ini juga belum pasti," ujar Sudarmanto.

Jika nantinya honorer yang dipekerjakan setelah 1 Januari 2015 ditanggung sekolah, SMA Negeri 1 Blora dikatakan kepala sekolahnya, pembayaran akan diambilkan dari dana komite yang berasal dari iuran wali murid.

"Kita memang ada iuran di komite, dan nantinya akan dipakai untuk membayar honorer yang tidak ditanggung provinsi jika memang benar demikan," pungkas Slamet Joko Waluyo. (*)