BLORA (wartablora.com)—Proses pembahasan anggaran di APBD Kabupaten Blora tahun anggaran 2018 telah berakhir Kamis, 30 November 2017. Bupati Blora Djoko Nugroho bersama unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Blora telah menyetujui APBD Kabupaten Blora senilai lebih Rp2,02 triliun untuk anggaran tahun depan. Diharapkan persetujuan yang lebih awal ini dapat ditindaklanjuti Pemerintahan Bupati Djoko Nugroho untuk mempercepat penyusunan dokumen RKA dan proses lelang-lelang pembangunan infrastruktur.

Harapan ini tersirat dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD di Rapat Paripurna yang berlangsung Kamis pagi. Dalam pemandangan umum yang merangkum suara fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Blora, legislatif menyoroti adanya keterlambatan pembangunan infrastruktur fisik yang masih terjadi di tahun anggaran 2017.

"Di proyek-proyek fisik, kami menyoroti proses lelang yang terlambat, padahal APBD telah ditetapkan lebih awal. Dengan keterlambatan lelang secara otomatis kualitas hasil yang diperoleh belum maksimal. Pekerjaan selalu dikejar waktu," kata Rajiman Santarko, Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Golkar yang membacakan Rangkuman Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Blora.

Keterlambatan ini diakui Bupati Blora Djoko Nugroho yang menyampaikannya dalam rapat paripurna di Kamis sore. Dalam Jawaban Bupati Blora atas Pemandangan Umum Fraksi di Rapat Paripurna yang digelar pada sore harinya, Bupati Djoko Nugroho menyampaikan beberapa kendala dari keterlambatan lelang.

"Kita masih minim tenaga teknis. Untuk beberapa instansi dinas selain DPUPR dan Dinas Pemukiman, kita kekurangan tenaga teknis. Seringkali instansi dinas menggantungkan tenaga teknis di DPUPR," kata Bupati membacakan jawabannya atas pemandangan umum fraksi.

Selain kendala minimnya tenaga teknis yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blora, Bupati juga menyoal kurangnya konsultan perencanaan yang ada di Kabupaten Blora.

"Tenaga konsultan perencana terbatas. Sehingga kita selalu terlambat menyusun perencanaan," ujar Bupati.

Selain menyoroti terlambatnya proses lelang, DPRD dalam pemandangan umum fraksi juga menyorot beberapa persoalan terkait pembangunan infrastruktur. Diantaranya: adanya pembangunan pipanisasi PDAM yang tidak dilanjutkan pengerasan bekas galian, dan penyempitan jalan Blora-Randublatung akibat kios-kios yang dibangun di Desa Wulung.

Di bidang pendidikan, DPRD juga menyorot soal rendahnya honor GTT dan sulitnya ijin mendirikan sekolah alam. Sementara di bidang kesehatan DPRD menyorot rendahnya mutu pelayanan di rumah sakit.

APBD Senilai Lebih Rp2,02 triliun

Dalam penganggaran di tahun depan, Bupati dan DPRD Kabupaten Blora memproyeksikan pendapatan senilai lebih dari Rp2,02 triliun. Pendapatan ini didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp190,7 miliar lebih, dana perimbangan (DAU + DAK) senilai Rp1,38 triliun lebih, dan pendapatan lain-lain senilai Rp447,81 miliar lebih.

Dari sejumlah pendapatan Rp2,02 triliun tersebut, akan dibelanjakan secara tidak langsung (Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp1,22 triliun lebih. Belanja ini termasuk di dalamnya belanja pegawai. Sementara sisanya akan dibelanjakan secara langsung (Belanja Langsung).

Di penganggaran tahun depan, Kabupaten Blora diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp36,15 miliar lebih. Defisit ini rencananya akan ditutup dengan selisih pembiayaan daerah yang diproyeksikan mencapai tak kurang Rp40 miliar. (*)