BLORA (wartablora.com)—Pemerintah kabupaten Blora bersama pimpinan DPRD Kabupaten Blora menandatangani persetujuan bersama Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017, Senin (28/11/2016). Selain penandatanganan Ranperda ini, Pemkab bersama DPRD juga menyetujui disahkannya 4 Ranperda lainnya, yang antara lain: Ranperda tentang Ketertiban Umum, Ranperda pencabutan Perda nomor 7 tahun 2002 tentang Kedudukan keuangan Kepala Desa dan Pamong Desa, Ranperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, serta Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kabupaten Blora Bambang Susilo menyatakan bahwa pemerintah bersama DPRD telah komitmen untuk merampungkan APBD tahun 2017 tepat waktu.

"Artinya dapat dilakukan persetujuan bersama paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran berjalan, yaitu pada akhir bulan November ini," kata Bambang dalam sambutannya.

"Penyusunan APBD ini masih tahap awal. Karenanya secara marathon Pemerintah Daerah bersama DPRD perlu melakukan pembahasan untuk secepatnya diambil persetujuan bersama," lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan Bambang, kebijakan umum APBD dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) tahun anggaran 2017 telah disepakati bersama tanggal 7 November silam.

"Selanjutnya ketentuan tentang keuangan daerah telah diatur dalam PP nomor 58 tahun 2005 dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Karenanya untuk menyusun APBD 2017 perlu memperhatikan peraturan-peraturan tersebut," kata Bambang dalam sambutan.

Selanjutnya setelah penandatanganan ini, DPRD Kabupaten Blora akan menggelar sidang pemandangan umum fraksi-fraksi atas rancangan APBD tersebut yang akan diagendakan sehari sesudah penandatanganan ini, yakni Selasa (29/11/2016). (*)