BLORA (wartablora.com)—Ketua DPRD Blora Ir. H. Bambang Susilo menandaskan, saat ini hasil evaluasi APBD Blora tahun 2018 dari Gubernur Jawa Tengah sudah turun. Terkait hal itu jajaran dewan berharap eksekutif segera bergerak cepat supaya kegiatan pembangunan bisa berjalan di awal-awal tahun.

''Saat ini evaluasi terhadap APBD Blora 2018 sudah turun. Harapannya supaya semua pihak bergerak cepat supaya kegiatan pembangunan bisa berjalan pada awal-awal tahun,'' tandasnya, Jumat (29/12/2017).

Ditanya apakah ada perubahan yang signifikan hasil evaluasi Gubernur, menurut Ketua DPRD yang asli Kunduran itu menyatakan bahwa tidak ada perubahan yang berarti. Menurutnya, nantinya akan diumumkan bersamaan agenda rapat paripurna.

Sebagaimana diketahui, proses pembahasan anggaran di APBD Kabupaten Blora tahun anggaran 2018 telah berakhir Kamis, 30 November 2017. Bupati Blora Djoko Nugroho bersama unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Blora telah menyetujui APBD Kabupaten Blora senilai lebih Rp2,02 triliun untuk anggaran tahun depan.

Diharapkan persetujuan yang lebih awal ini dapat ditindaklanjuti Pemerintahan Bupati Djoko Nugroho untuk mempercepat penyusunan dokumen RKA dan proses lelang-lelang pembangunan infrastruktur.

Dalam penganggaran di tahun depan, Bupati dan DPRD Kabupaten Blora memproyeksikan pendapatan senilai lebih dari Rp2,02 triliun. Pendapatan ini didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp190,7 miliar lebih, dana perimbangan (DAU + DAK) senilai Rp1,38 triliun lebih, dan pendapatan lain-lain senilai Rp447,81 miliar lebih.

Dari sejumlah pendapatan Rp2,02 triliun tersebut, akan dibelanjakan secara tidak langsung (Belanja Tidak Langsung) sebesar Rp1,22 triliun lebih. Belanja ini termasuk di dalamnya belanja pegawai. Sementara sisanya akan dibelanjakan secara langsung (Belanja Langsung).

Di penganggaran tahun depan, Kabupaten Blora diperkirakan akan mengalami defisit sebesar Rp36,15 miliar lebih. Defisit ini rencananya akan ditutup dengan selisih pembiayaan daerah yang diproyeksikan mencapai tak kurang Rp40 miliar.

Dalam penetapan itu, saat penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD di Rapat Paripurna yang legislatif menyoroti adanya keterlambatan pembangunan infrastruktur fisik yang masih terjadi di tahun anggaran 2017.

"Di proyek-proyek fisik, kami menyoroti proses lelang yang terlambat, padahal APBD telah ditetapkan lebih awal. Dengan keterlambatan lelang secara otomatis kualitas hasil yang diperoleh belum maksimal. Pekerjaan selalu dikejar waktu," kata Rajiman Santarko, Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Golkar yang membacakan Rangkuman Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Blora. (*)