BLORA (wartablora.com)—Presiden RI rencana hendak menaikkan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten se-Indonesia. Bahkan Presiden telah menyetujui rancangan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur mengenai tambahan dan kenaikan tunjangan anggota dan pimpinan Dewan Perawatan Rakyat Daerah. Namun, kenaikan tersebut masih ditunda. Apa reaksi DPRD Blora?
"Kita manut (menurut pemerintah) saja. Mau dinaikkan ya silakan, jika tidak ya tidak apa-apa," ungkapan Ketua DPRD Kabupaten Blora, Bambang Susilo.
Ditemui wartablora.com, Senin (5/9/2016), di ruangannya, Bambang menyebut jika gaji dan tunjangan yang diterima pimpinan dan anggota DPRD Blora masih kurang.
"Sebetulnya," kata Bambang, "kalau mau jujur masih kurang. Ini dibanding dengan daerah lain juga."
Bambang berterus terang jika gaji dan tunjangan yang diterima anggota dewan sedikitnya Rp11 juta per bulan.
"Unsur pimpinan tidak beda jauh. Hanya pimpinan itu kan dapat tambahan fasilitas. Seperi kendaraan dinas, atau ruangan tersendiri. Tapi angka pastinya nanti coba konfirmasi ke sekretariat," katanya.
Angka Rp11 juta tersebut termasuk berbagai tunjangan yang diterima anggota dewan, termasuk tunjangan perumahan dan tunjangan komunikasi.
Mendapatkan gaji dan tunjangan sebesar ini, diakui Bambang sudah habis untuk bayar hutang sana-sini.
"Sekarang mana ada jadi anggota Dewan tidak keluar uang banyak. Itu gaji dan tunjangan ya habis untuk melunasi hutang bank atau kredit koperasi. Ini juga masih dipotong untuk iuran partai. Kami di Demokrat toleransi hanya menarik Rp1 juta per anggota, karena ya itu tadi, mereka sudah habis banyak untuk jadi anggota dewan," katanya.
Sedikit beruntung adalah Parsidi, anggota DPRD Kabupaten Blora yang juga se-partai dengan Bambang Susilo, yakni Partai Demokrat. Parsidi yang duduk di Komisi C DPRD Kabupaten Blora masih mengantongi Rp7,5 juta setiap bulannya dari gaji dan tunjangan yang diterimanya.
"Saya masih sisa Rp7,5 juta," kata Parsidi.
Sementara untuk kepastian angka jumlah gaji dan tunjangan yang diterima anggota dewan, wartablora.com akan secepatnya meminta datanya ke Sekretariat DPRD Kabupaten Blora. (*)