BLORA (wartablora.com)—Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 akan mengalami defisit yang lebih besar jika dibandingkan tahun ini. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2017, defisit anggaran akan mencapai Rp332,8 triliun lebih, membengkak dari tahun ini yang defisitnya mencapai Rp296,7 triliun.

Dikutip dari situs kementerian keuangan, defisit yang membengkak ini disebabkan antara lain pendapatan pajak yang dirancang turun menjadi Rp1.539,1 triliun di tahun depan dari Rp1.495,8 triliun di tahun ini. Sedangkan penerimaan lainnya, yakni penerimaan hibah dirancang turun dari Rp1,975 triliun di tahun ini menjadi Rp1,372 triliun di tahun depan; dan penerimaan bukan pajak dirancang turun dari Rp245 triliun lebih di tahun ini menjadi Rp240,3 triliun di tahun depan.

Secara agregat, total penerimaan negara di tahun depan dirancang turun dari Rp1.786,2 trilun lebih menjadi Rp1.737,6 triliun lebih. Sementara belanja negara tahun depan juga turun dari Rp2.082,9 triliun di tahun ini menjadi Rp2.070,4 triliun. Dengan selisih penerimaan dan belanja, defisit anggaran tahun depan akan mencapai Rp332,8 triliun lebih.

Untuk mengatasi defisit anggaran ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo salah satunya akan mencari hutang hingga Rp596 triliun. Pencarian hutang ini rencananya dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) di tahun depan.

"Kami menargetkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) gross sebesar Rp 596,8 triliun di 2017. Utang pemerintah tersebut akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang dipatok 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, seperti dikutip wartablora.com dari liputan6.com, Senin (31/10/2016).

"Defisit digunakan sebagian untuk investasi. Kita terus menjaga agar rasio utang pemerintah terhadap PDB tetap sehat, supaya pembiayaan dari utang tidak terlalu berat, kita akan terus memperbaiki kondisi fiskal sehingga beban bunga turun dengan adanya keyakinan dari prospek kebijakan APBN yang prudent, hati-hati, tapi cukup ambisius membiayai perekonomian negara," jelasnya kemudian.

Di tahun depan, Pemerintah RI akan membayar hutang sejumlah Rp221,4 triliun, meningkat Rp30 trliun dari pembayaran cicilan hutang Rp191,2 triliun di tahun ini. Pembayaran cicilan hutang ini meliputi cicilan hutang dalam negeri sejumlah Rp205,6 triliun di tahun depan, dan sisanya untuk cicilan hutang luar negeri.

Pos pembayaran cicilan hutang ini termasuk dalam belanja negara tahun depan yang sejumlah Rp2.070,4 triliun. (*)