BLORA (wartablora.com)—Pemerintah Kabupaten Blora telah mengantarkan berita acara penyerahan terminal Cepu ke pemerintah pusat di Jakarta. Selanjutnya serah terima operasional terminal Cepu akan efektif mulai berjalan awal tahun depan.

Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, Slamet Pamudji kepada wartablora.com, Rabu (24/08/2016) mengatakan, serah terima operasional terminal Cepu ini sudah semestinya dilakukan. Sebabnya, secara pendapatan terminal Cepu tidak menguntungkan bagi Pemkab Blora.

"Ini pendapatannya kecil, tidak sepadan dengan biaya operasional yang kita keluarkan. Ada komponen biaya gaji pegawai dan biaya pemeliharaan. Justru Pemkab harus nomboki pengoperasian terminal ini," katanya.

Serah terima berita acara ini dikabarkan Mumuk—panggilan akrab mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora ini—dilakukan minggu ini oleh Plt. Sekda Kabupaten Blora Sutikno Slamet.

"Selanjutnya mulai efektif berjalan tanggal 1 januari (2017) nanti," lanjutnya.

Dengan diserahkan ke pemerintah pusat, kata Mumuk, pegawai di terminal Cepu tidak lagi menjadi pegawai Pemkab namun jadi pegawai Pemerintah Pusat di bawah Kementerian Perhubungan.

"Jadi beban APBD untuk membayari gaji pegawai dan operasional terminal tersebut akan berkurang," katanya.

Selain itu, lanjut Mumuk kemudian, pelayanan di terminal tersebut akan mengalami standarisasi.

"Terminal Cepu ini kan tipe A, yakni tipe antar kota antar provinsi. Nanti akan distandarkan dengan standar nasional, mulai dari pelayanannya hingga perawatannya, juga kebersihannya. Kalau diserahkan ke Pemkab untuk menstandarkan, daerah kesulitan untuk itu. Biaya akan semakin membesar, namun pendapatan juga tidak seberapa," tambah Mumuk.

Pendapatan terminal Cepu sendiri, diungkapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Cepu, Agus Warih Sungkowo, yang disetorkan ke APBD Kabupaten Blora tidak lebih dari Rp200 juta.

"Hanya kisaran Rp150 jutaan," katanya.

Dengan pendapatan sejumlah itu tiap tahunnya, tidak menutup untuk membayar gaji pegawai sejumlah 11 pegawai, ditambah 2 pekerja non PNS.

"Nantinya yang akan diserahkan ke kementerian yang untuk pegawai terlebih dulu," imbuh Sungkowo. (*)